Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi. Membagikan praktik baik Ruang Bersama Indonesia (RBI) dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Negara untuk Kesetaraan Timor Leste, Elvina Sousa Carvalho.
“Kami telah meluncurkan proyek percontohan RBI di enam lokasi yang mewakili seluruh bagian Indonesia. Ide ini pun disambut dengan baik dan diadopsi secara mandiri oleh beberapa daerah lainnya,” ungkap Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan bahwa RBI merupakan gerakan kolaboratif dari semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan berbasis desa yang bekerja sama untuk menyelenggarakan program-program dengan perspektif perempuan dan anak yang berlandaskan kearifan lokal secara holistik, integratif, dan berkelanjutan.
Enam proyek percontohan RBI tersebut terdiri dari Kampung Jimpitan di Kota Tangerang, Provinsi Banten; Desa Ayula Selatan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; Desa Mendalo Darat di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; Kampung Cempluk di Desa Kalisongo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; Kelurahan Oesapa Barat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan Desa Pulau Sewangi di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain RBI, Kementerian PPPA juga memiliki dua program prioritas untuk mengatasi isu-isu perempuan dan anak yang fokus pada tingkat desa/kelurahan, yaitu perluasan fungsi call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, serta pengumpulan satu data gender perempuan dan anak berbasis desa.
Dalam diskusi mengenai praktik baik RBI dan isu pemberdayaan ekonomi perempuan, Menteri PPPA RI dan Sekretaris Negara untuk Kesetaraan Timor Leste juga membahas peran serta perempuan dalam pemerintahan pusat dan daerah.
Hal ini penting karena Timor Leste memiliki praktik baik dalam meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen, yang saat ini telah melampaui angka tindakan afirmatif, yaitu 36,9 persen.
“Saya juga senang bahwa saat ini ketua parlemen Indonesia dan Timor Leste sama-sama perempuan. Tentu ini akan menjadi sangat strategis untuk mendorong regulasi-regulasi yang lebih berperspektif gender dan ramah perempuan,” kata Menteri Arifah Fauzi.
Kedua pihak juga membahas potensi pengaktifan kembali nota kesepahaman antara Indonesia dan Timor Leste yang sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2012.
