Jombang – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa 19 daerah di Jatim telah siap untuk mendirikan Sekolah Rakyat.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat akan diluncurkan mulai 14 Juli 2025. Di Jatim, ada 19 tempat yang sudah siap.
“Peluncuran nasional akan dilakukan pada 14 Juli 2025. Di Jatim, ada 19 tempat yang siap, salah satunya berada di Jombang,” ujarnya saat meninjau renovasi bangunan untuk Sekolah Rakyat di Jombang pada hari Jumat.
Dia menjelaskan bahwa di Jombang akan ada empat kelompok belajar, yang terdiri dari dua kelompok untuk SMP dan dua kelompok untuk SMA.
Setiap kelompok belajar akan memiliki 25 siswa. Dengan demikian, total jumlah siswa adalah 100, yang mana terbagi menjadi 50 siswa untuk SMP dan 50 siswa untuk SMA.
Dalam persiapan tahun ajaran baru, Gubernur juga telah berkoordinasi dengan dinas sosial, yang telah menyebutkan adanya pertemuan antara calon siswa dan orang tua calon siswa. Ini bertujuan agar mereka memahami cara pembelajaran.
“Saya meminta informasi dari dinas sosial tentang pertemuan calon siswa dan calon orangtua di tempat lain untuk memahami cara pembelajaran, karena semua sistemnya seperti ‘boarding school’,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Jombang memanfaatkan Gedung SKB Mojoagung yang terletak di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
Lahan yang disiapkan oleh Pemkab Jombang seluas 5,2 hektare akan dialokasikan untuk pembangunan bangunan permanen.
Sementara bangunan baru akan dibangun sesuai dengan desain dari pemerintah pusat. Lokasi saat ini hanya sementara hingga gedung Sekolah Rakyat selesai dibangun.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial sedang mempersiapkan peluncuran Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berasrama yang dicetuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dengan tujuan untuk memutuskan siklus kemiskinan dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat kecil.
Presiden Prabowo menargetkan 53 dari keseluruhan 200 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara bertahap pada Juli 2025. Program ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Sekolah Rakyat adalah lembaga pendidikan berasrama yang menawarkan pendidikan gratis sepenuhnya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.
Semua biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar untuk siswa ditanggung oleh pemerintah. Inisiatif ini juga bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
Penentuan calon siswa di Sekolah Rakyat dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Untuk Sekolah Rakyat, pendidikan ditawarkan dengan cara yang lebih fleksibel dan personal. Sekolah ini menggunakan sistem multi entry dan multi exit, yang memungkinkan siswa untuk mendaftar kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru serta menyelesaikan pendidikan sesuai dengan pencapaian belajar mereka sendiri.
