Jakarta (cvtogel) – Erna Sari Dewi, anggota Komisi X DPR RI, menekankan pentingnya menangani dengan serius pernyataan seorang guru honorer. Dari Bengkulu bernama Rerissa yang menjadi viral saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI pada Senin (14/7). Dia menyatakan bahwa masalah ini harus menghasilkan solusi yang berarti.
Dalam RDPU tersebut, Rerissa, yang merupakan anggota Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) Provinsi Bengkulu, membeberkan mengenai keadaan kesejahteraan para guru honorer dan mengungkapkan bahwa jumlah honor yang diterima sangat tidak layak.
“Saya sangat prihatin ketika mendengar tentang besaran gaji guru honorer yang begitu rendah. Ini mencerminkan kegelisahan di lapangan yang perlu ditanggapi dan dicari solusinya,” ujar Erna di Jakarta pada hari Sabtu.
Dia menambahkan, tanggapan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mengundang guru tersebut untuk klarifikasi adalah hal yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Mengenai hal ini, Erna menekankan bahwa pemanggilan guru honorer yang telah menyampaikan aspirasinya di forum resmi DPR RI seharusnya dilakukan dengan semangat mendengarkan dan bekerja sama untuk mencari penyelesaian, bukan untuk menghukum.
“Percayalah, hidup mereka sudah cukup berat. Jangan membuat keadaan mereka lebih sulit hanya karena mereka menyampaikan pendapat. Jika ada kesalahan, mari kita perbaiki bersama. Yang terpenting adalah semangat untuk perbaikan di masa mendatang, bukan untuk mencari kesalahan mereka,” jelasnya.
Erna menambahkan bahwa isu ini harus menjadi momen untuk introspeksi, terutama bagi pemerintah pusat dan daerah, bahwa negara masih belum memberikan pengakuan yang adil terhadap jasa guru honorer.
“Kita harus mengakui dengan jujur bahwa negara belum memberikan penghargaan yang setara untuk pengabdian guru honorer. Jadi, ketika mereka berbicara, dengarkanlah. Jangan matikan semangat mereka untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik,” tegasnya.
Erna juga menyatakan dukungannya terhadap upaya perbaikan kebijakan yang mendukung guru honorer, termasuk dalam hal anggaran dan regulasi yang lebih adil dan layak.
