Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
“Saya berharap kita bisa bekerjasama dengan Kementerian HAM, karena ini saling berkaitan. ” “Kami menghubungkan semua upaya perlindungan kami dengan hak asasi manusia,” ucap Menteri P2MI Abdul Kadir Karding setelah acara penandatanganan di Kantor KP2MI Jakarta, pada hari Rabu (19/2).
Menteri Karding menyatakan bahwa langkah yang diambil oleh Kementerian P2MI sangat terkait dengan perlindungan hak asasi para pekerja migran Indonesia. Karenanya, penting untuk bekerja sama dengan Kementerian HAM guna meningkatkan layanan dan perlindungan hak asasi para PMI, baik di dalam maupun di luar negeri.
Kerja sama yang telah disepakati antara kedua Kementerian bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi para PMI. Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyatakan dalam acara tersebut bahwa mereka ingin memberikan bantuan kepada Kementerian P2MI untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat lebih optimal.
Mugiyanto memastikan bahwa perlindungan HAM bagi para PMI tersebut tidak hanya ditingkatkan ketika mereka masih berada di dalam negeri, tetapi juga saat mereka telah bekerja di luar negeri. “Maka, kami akan memastikan hal tersebut dalam membantu Kementerian P2MI,” ucapnya.
Selanjutnya, Kementerian HAM akan berkolaborasi dengan KP2MI untuk memberikan pemahaman kepada para PMI mengenai hak-hak yang dapat mereka dapatkan saat bekerja di luar negeri. “Maka, yang kedua, yang juga menjadi tugas kami adalah memastikan semua warga negara Indonesia termasuk para pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan memahami hak asasi manusia mereka,” ujarnya dengan tambahan.
Menurut Mugiyanto, penting untuk memberikan pemahaman kepada para PMI agar mereka bisa melindungi diri sendiri saat bekerja di luar negeri dan menghadapi berbagai masalah. Pada saat yang sama, KP2MI menyetujui MoU dengan Kementerian HAM, dan juga menandatangani MoU dengan Kementerian BUMN bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani, serta Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Afda Rizal Armashita.
