Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2025. Efektif dibuat hingga 50 persen. Merespons terbitnya instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi. belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
Dijelaskannya, batas anggaran awal Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025 sebesar Rp 4. 792.328.518. 000, maka efisiensinya meningkat menjadi Rp2. 038. 635. 518.000. “Dari total “Pagu anggaran awal yang diajukan sebesar Rp4,7 triliun atau efisiensi sekitar 57,46 persen, sehingga sisa anggaran untuk Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2 triliun atau 42,54 persen,” kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Selasa. II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin.
Menanggapi instruksi Presiden tertanggal 22 Januari 2025, ia mengatakan pihaknya tengah melakukan simulasi (latihan) terhadap 16 elemen anggaran Kementerian Luar Negeri tahun 2025 dalam rangka peningkatan efisiensi. “Karena kamu bisa “Dalam batasan Rp2,038 miliar tersebut, kami telah melakukan arahan efisiensi terhadap 16 pos tersebut,” ujarnya.
Ia kemudian merinci efektivitas 16 item di Kementerian Dalam Negeri, termasuk: perlengkapan kantor (90 persen); kegiatan seremonial (56,9 persen); pertemuan, seminar dan lainnya (45 persen); penelitian dan analisis (51,5 persen); pelatihan dan bimbingan teknis (29 persen); biaya untuk kegiatan dan layanan profesional (40 persen); percetakan dan cinderamata (75,9 persen); untuk disewakan gedung, kendaraan, peralatan (73,3 persen).
Selain itu, lisensi aplikasi (21,6 persen); jasa konsultasi (45,7 persen); bantuan pemerintah (16,7 persen); pemeliharaan dan perawatan (10,2 persen); perjalanan bisnis (53,9 persen); peralatan dan mesin (28 persen); infrastruktur (34,3 persen); pembelian lainnya (59,1 persen).
Sementara itu, Tito memaparkan, pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 2025 awalnya sebesar Rp267. 135.531.000, maka efisiensi tercapai menjadi sebesar Rp150.800. 000 000. “Sudah dirasionalisasi menjadi Rp150 miliar lebih, efisiensinya 56,45 persen. Ini yang dipakai PKB karena Rp150 miliar dan ini juga diimplementasikan lebih rinci oleh PKB,” kata Tito yang menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024. jabatan direktur PKB.
Ia mengatakan, hingga saat itu pihaknya akan terus melakukan penyesuaian dan menganalisa setiap unsur anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 dan anggaran BNPP guna efisiensi. “Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan secara efektif, di-efektifkan dengan benchmark tentunya pada 16 elemen yang akan dijadikan pedoman yang datang dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya.
Meski efisiensi dilakukan pada sejumlah program prioritas, ia menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pada prinsipnya akan tetap mengoptimalkan sasaran yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dan APBN. “Awal mula dasar-dasar, fondasi, bagi berjalannya program Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas. dan pembina pemerintahan daerah dan juga untuk pelaksanaan pendidikan, dan pelatihan IPDN, agar fungsi Dukcapil tetap berjalan. “Itulah prinsip utamanya,” katanya.
Kemudian dilanjutkannya: “Jadi untuk PDB terutama untuk masalah-masalah pokok seperti belanja pegawai, pengelolaan operasionalisasi pos lintas batas yang ada di 15 pos lintas batas itu harus tetap berjalan. “
